Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yudisial Mahkamah Konstitusi memilki kewenangan dan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu dari kewenangan tersebut adalah menguji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertama,dapatkah Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. kedua, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi norma peraturan perundnag-undangan di bawah undang-undang. Hasil analisa dari penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai norma peraturan perundang-undangan karena belum ada norma yang melarang, kemudian untuk terwujudnya tujuan kepentingan hukum negara. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi normanya bergantung pada peraturan yang dibentuk. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi,Peraturan Perundang-undangan, Kekuatan Hukum.


Deskripsi Lain

The Constitutional Court is a state institution that carries out judicial powers with the Supreme Court. As a judicial institution, the Constitutional Court has the authority and obligations described in Article 24C on Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic's Indonesia. One of these authorities is to test material laws that against the Constitution. The main problem that becomes the focus of this study are two points. The first point is the role of the Constitutional Court Decision that made into the content of the legislation under the law. The second is the legal force of legislation that uses the decisions of the Constitutional Court as material norms of legislation because there are no norms that prohibit. Then, it has the purpose to realize the objectives of state legal interests. The legal strength of legislation that uses the decisions of the Constitutional Court as material norms depends on the rules that made before. Keywords: Constitutional Court Decision, Legislation, Legal Strength.

• ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
• KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP )
• KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 69 /PUU-XIII 2015 TENTANG HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2013/PA.UTJ DAN NOMOR 2369/PDT.G/2012/PA.TA)