ABSTRAK Calon tunggal fenomena ini muncul saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama yaitu tahun 2015. Terdapat beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang tidak diantisipasi pengaturannya oleh pembentuk Undang-Undang. Jika suatu daerah tetap dilaksanakan pemilihan dengan diikuti oleh satu pasang calon maka cara pemilihannya berbeda dengan daerah yang diikuti oleh beberapa pasangan calon. Pengaturan mengenai diperbolehkannya calon tunggal untuk mengikuti pemilihan inilah yang menarik untuk dibahas selain hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk memaparkan peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah sehingga munculnya fenomena calon tunggal serta upaya yang dilakukan partai politik agar fenomena tersebut tidak muncul signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pemberlakuan calon tunggal sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemiliha kepala daerah akan tetap dilaksanakan di daerah yang hanya diikuti oleh satu pasang calon dengan syarat ketika awal pendaftaran sampai masa berakhirnya pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar di KPU dengan catatan calon tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 calon tersebut legal untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah serentak. Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dalam proses implementasi demokrasi di Indonesia, calon kepala daerah tunggal harus dapat diatasi oleh partai politik yang ada untuk membuat koalisi dan menentukan calon dari partai politik mereka. Kata Kunci : Calon Tunggal, Pilkada Serentak, Partai Politik  


Deskripsi Lain

ABSTRACT A single candidate for this phenomenon emerged during the implementation of simultaneous regional head elections in the first period, namely 2015. There are several regions that only have one pair of candidates whose regulation was not anticipated by the legislators. If a region continues to hold elections followed by one pair of candidates, the method of election is different from the regions followed by several pairs of candidates. The regulation regarding allowing a single candidate to participate in the election is interesting to discuss besides this this research was conducted to describe the role of political parties in regional head elections so that the emergence of a single candidate phenomenon and the efforts made by political parties so that this phenomenon does not appear significant. The research method used is normative. The approach used is the statutory approach method carried out by examining laws related to the legal issue being handled. The enactment of a single candidate as stipulated in Law Number 10 of 2016 states that regional head elections will continue to be held in areas where only one pair of candidates will participate on the condition that at the beginning of registration until the end of registration there is only one pair of candidates registered with the General Election Commission. provided that the candidate has met the requirements stipulated in Law Number 10 of 2016 the candidate is legal to be elected in the regional head general election simultaneously. A single candidate in regional head elections contradicts the process of implementing democracy in Indonesia, a single candidate for regional head must be overcome by existing political parties to form a coalition and determine the candidate from their political party . Keywords: Single Candidates, Simultaneous Regional Head Elections, Political Parties

• Perancangan dan Implementasi Program Aplikasi Ujian Masuk Seleksi Program Minat & Prestasi Universitas Trunojoyo
• Analisis Penerapan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan)
• Deteksi Citra Berwarna Menggunakan Kombinasi Matrik Mask Delapan Arah dan Threshold
• Pengaruh faktor-faktor pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Perusahaan Daerah Air minum Cabang Bangkalan di Kabupaten Bangkalan
• ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN