ABSTRAKrnrnABD. HAMIM ANSORI, Analisis Produk Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Program Studi Ilmu Hukum Fakutlas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di bawah Bimbingan: Helmy Boemiya, S.H., M.H. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana produk hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sampang pada masa pandemi covid19 sehingga dapat ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga 2025. Sebagai mana landasan hukum UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati Sampang. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Perundang-Undangan (Statute Approach), dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sebab ditundanya pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang adalah adanya virus non alam (Corona Virus Disease 2019) yang tidak dapat di kendalikan sehingga pemerintah pusat mengambil Kebijakan/Tindakan untuk menunda pemilihan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ditujukan terhadap Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat keputusan di daerah masing-masing terutama di Kabupaten Sampang. Dalam penundaan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi penetapan penundaan Pilkades sampai 2025 masih belum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang menajdi hukum positif di Indonesia diatur Dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanrnKata kunci: Produk Hukum, Pilkades, AUPB.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnABD. HAMIM ANSORI, Analysis of Legal Products Regarding the Implementation of Village Head Elections Based on General Principles of Good Governance, Legal Studies Program, Faculty of Law, Trunojoyo University Madura. Under Guidance: Helmy Boemiya, SH, MH The purpose of this research is to find out and understand how the legal product for implementing the village head election in Sampang district during the COVID-19 pandemic so that the implementation of the village head election can be postponed until 2025. As a legal basis for the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia UU no. 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulations, Minister of Home Affairs Regulations, Regional Regulations, Regent Regulations, and Sampang Regent Decree. The research in this thesis is a normative research using the Statute Approach, by examining all laws and regulations that have to do with the issues that are the object of this thesis research and linking views and doctrines in law. The results showed that the reason for the postponement of the village head election in Sampang Regency was the presence of a non-natural virus (Corona Virus Disease 2019) that could not be controlled so that the central government took a policy/action to delay the village head election regulated in a Government Regulation aimed at the Regent. /Mayor by issuing decrees in their respective regions, especially in Sampang Regency. The postponement can be justified, but the determination to postpone the Pilkades until 2025 is still not in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB) which is a positive law in Indonesia regulated in Article 9 of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration.rnKeywords: Legal Products, Pilkades, AUPB.

• ANALISIS PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 188.45/272/KEP/434.013/2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang)