Permasalahan legalitas dalam pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha di Kabupaten Sumenep menjadi isu krusial. Tidak dipenuhinya persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan ruang laut telah memenuhi standar legalitas serta mengidentifikasi implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan legalitas dalam pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan berusaha di pesisir Kabupaten Sumenep serta implikasi hukumnya bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha di wilayah pesisir serta beberapa instansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Permen KP No. 28 Tahun 2021. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan antara pemanfaatan ruang laut dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima pelaku usaha di wilayah perairan Sumenep tidak memenuhi ketentuan dasar dalam Pasal 123 Ayat (3) Permen KP No. 28 Tahun 2021, terutama dalam kepemilikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, serta proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis turut menjadi faktor penghambat. Implikasi hukum dari ketidakpatuhan ini meliputi sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin usaha, hingga denda administratif, sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 26 Tahun 2022. Selain itu, pelanggaran yang berdampak pada ekosistem atau mengubah fungsi ruang laut dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimum Rp20 miliar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum serta optimalisasi pengawasan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan pemanfaatan ruang laut.


Deskripsi Lain

The legality issue in the utilization of marine space for business activities in Sumenep Regency is a crucial issue. Failure to fulfill the basic requirements for the Suitability of Marine Space Utilization Activities (KKPRL) has various legal consequences for business actors. This study aims to determine the extent to which the utilization of marine space has met legal standards and to identify the legal implications for business actors who do not comply. This study aims to determine the extent to which the legality of the utilization of marine space for business activities on the coast of Sumenep Regency is fulfilled and its legal implications for business actors. The method used is an empirical legal method with a factual and legislative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with business actors in coastal areas and several related agencies, while secondary data was obtained from a study of laws and regulations, including Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014, Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and Ministerial Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 28 of 2021. Data analysis was carried out descriptively qualitatively to understand the relationship between the utilization of marine space and applicable regulations. The results of the study showed that five business actors in the Sumenep waters did not fulfill the basic provisions in Article 123 Paragraph (3) of Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 28 of 2021, especially in the ownership of the Compliance of Marine Space Utilization Activities (KKPRL) stipulated in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This non-compliance was caused by a lack of understanding of the regulations, difficulties in fulfilling administrative requirements, and the licensing process which was considered complicated and time-consuming. In addition, the lack of socialization and technical guidance also contributed to the inhibiting factors. The legal implications of this non-compliance include administrative sanctions, such written warnings, temporary suspension, revocation of business licenses, and administrative fines, stipulated in Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 26 of 2022. In addition, violations that have an impact on the ecosystem change the function of marine space can be subject to criminal sanctions in accordance with Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014, with the threat of imprisonment of up to six years and a maximum fine of IDR 20 billion. Therefore, efforts are needed to improve legal understanding and optimize supervision to ensure compliance with regulations and the sustainability of marine space utilization.

• Menata ruang laut terpadu
• ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA ASAS LEGALITAS DALAM HAL TERJADINYA CRIMINA EXTRA ORDINARIA
• PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI PENEROBOSAN TERHADAP ASAS LEGALITAS
• LEGALITAS PRODUK TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF PP NO.51 TAHUN 2011 DAN POJK NO.31/POJK.5/2016
• LEGALITAS VIRTUAL CREDIT CARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA