Pemanfaatan ruang laut di Desa Taddan, Camplong, Kabupaten Sampang menghadapi beberapa permasalahan, seperti overlapping wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran, degradasi lingkungan, serta ketidakjelasan zonasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu, terdapat fenomena masyarakat yang melakukan reklamasi secara mandiri tanpa izin, yang memunculkan pertanyaan mengenai peran Kepala Desa dalam memberikan informasi yang tepat terkait pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut, serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam penegakan hukum untuk pemenuhan legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data dari observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, aparat Pemerintah Kabupaten, serta pengelola dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata pantai. Selain itu, observasi dan survei juga dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemanfaatan ruang laut di Pantai Camplong.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Wisata Pantai Camplong hingga saat ini belum memiliki perizinan KKPRL. Minimnya inisiatif dari Kepala Desa dalam memperoleh informasi terkait pemenuhan legalitas menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan pesisir secara optimal. Untuk itu, strategi yang dapat diterapkan adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa untuk memberi kewenangan kepada Desa dalam pengelolaan wilayahnya. Selain itu, pengesahan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang tertunda sejak 2018 juga diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.


Deskripsi Lain

The utilization of marine space in Taddan Village, Camplong, Sampang Regency faces several problems, such overlapping utilization areas, threats of pollution, environmental degradation, and unclear zoning of marine space utilization. In addition, there is a phenomenon of people carrying out reclamation independently without permission, which raises questions about the role of the Village Head in providing accurate information regarding the fulfillment of the legality of marine space utilization, well the role of the Sampang Regency Government in enforcing the law to fulfill the legality of the Conformity of Marine Space Utilization Activities (KKPRL).rnThe research method used is empirical legal research that prioritizes data collection and analysis from direct observation and interviews with related parties in the field. Data were collected through interviews with the Village Head, District Government officials, and managers and communities involved in beach tourism activities. In addition, observations and surveys were also conducted to obtain a comprehensive picture of the condition of marine space utilization at Camplong Beach.rnThe results of the study indicate that the condition of Camplong Beach Tourism until now does not have a KKPRL permit. The lack of initiative from the Village Head in obtaining information related to the fulfillment of legality is one of the factors inhibiting optimal coastal management. For this reason, the strategy that can be applied is the preparation of the Village Spatial Plan (RTRW) to give authority to the Village in managing its area. In addition, the ratification of the Regency Tourism Development Master Plan (RIPPARKAB) which has been delayed since 2018 is also expected to provide a clear direction for the development of sustainable tourism in the area.

• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Frekuensi Kunjungan Wisatawan Ke Pantai Camplong
• Analisis Daya Dukung Dermaga Branta Pesisir Sebagai Pariwisata Bahari Pamekasan (Sebuah Studi Kelayakan dan Pengembangan Pariwisata Bahari)
• BEBAN PENCEMAR LIMBAH TERHADAP KEBERLANJUTAN EKOWISATA PANTAI DI PANTAI CAMPLONG, KABUPATEN SAMPANG
• PENGARUH PERSEPSI NILAI TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KEMBALI WISATAWAN PANTAI CAMPLONG DENGAN KEPUASAN SEBAGAI PEMEDIASI
• Model Aktivitas Public Relations Pengelola Pantai Camplong Sebagai Upaya Counter Stereotype Masyarakat Madura