Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata bahari yang dapat mendukung pengelolaan ekonomi yang pesat. Namun, tepatnya di Pulau Madura mengalami kendala dalam pengembangan terhadap pengelolaan dan legalitas pemanfaatan ruang lautnya yang terdapat di pesisir-pesisir pantai tersebut, khususnya di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep. Adapun yang dibahas mengenai kontruksi yuridis karakter pengelolaan sektor industri pariwisata bahari, serta aspek legalitas yang terpenuhi berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut terhadap pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kontruksi yuridis karakter pengelolaan yang dilakukan di destinasi Pantai E Kasoghi melalui peran Pemerintah Desa Tanjung dan Pokmaswas Reng Paseser. Kedua subyek tersebut belum memperhatikan kepatuhan aspek legalitas pemanfaatan ruang laut, dikarenakan status hukum Pantai E Kasoghi masih menggunakan dokumen Letter C. Pasal 47A Ayat (2) huruf d UU 6/2023, beserta Pasal 36 dan Pasal 113 Permen KKP 28/2021, Pantai E Kasoghi wajib memiliki izin KKPRL. Pasal 8 UU 6/2023 jo Pasal 12 PP 5/2021, subyek lainnya, pelaku usaha Poklahsar Raji Pandawa belum memenuhi aspek legalitas izin KKPRL, dikarenakan hanya menggunakan izin KKPR Darat melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) 2804220011059, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pernyataan jaminan halal. Pasal 10 PP 21/2021, pelaku usaha tersebut belum memenuhi RTRW Provinsi, dikarenakan hasil buah mangrove yang dipetik dari pohonnya berada di tepi Pantai E Kasoghi hingga ke tengah laut. Hutan mangrove di perairan pesisir berada di antara sejauh 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil (Pasal 1 Ayat (14) Permen KKP 28/2021).


Deskripsi Lain

Environmental pollution problems in Indonesia are becoming increasingly complex, particularly in the oil and gas industry sector, which has the potential to generate Hazardous and Toxic Materials (B3) waste that can damage ecosystems and threaten public health. One case that reflects this issue is the alleged environmental pollution by Pertamina EP Sukowati Field in Ngampel Village, Kapas District, Bojonegoro Regency, which caused damage to residents’ agricultural land due to the flow of oil waste into irrigation channels. This problem raises questions regarding the extent of legal neglect and the application of environmental criminal liability to corporations. Therefore, this study aims to analyze the form of corporate criminal liability based on the theory of strict liability in the context of the alleged environmental pollution offense, well to evaluate the effectiveness of environmental law enforcement in the Pertamina EP Sukowati Field case. Juridically, the analysis is based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The research methodology employed is empirical legal research with an exploratory research approach. The results of this study describe that the failure of law enforcement in the environmental pollution case involving PT Pertamina EP Sukowati Field in Bojonegoro occurred due to dysfunction in the three pillars of law: legal substance (where Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management was clearly ignored), legal structure (the police did not follow up the case and the Environmental Agency issued a contradictory PROPER rating), and legal culture (the resolution was limited to monetary compensation without criminal sanctions). This demonstrates that law enforcement focused only on temporarily alleviating conflict rather than comprehensively addressing environmental damage, resulting in a loss of public trust.

• Mempelajari proses pembuatan dan pemanfaatan limbah brem di perusahaan brem seruling indah jaya Madiun
• Pencemaran dan toksikologi logam berat
• PENGOLAHAN LIMBAH GARAM (BITTERN) MENJADI STRUVITE DENGAN PENGONTROLAN PH
• PENGOLAHAN LIMBAH GARAM (BITTERN) MENJADI PUPUK STRUVITE DENGAN JENIS BASA KUAT YANG BERBEDA
• PENGELOLAAN LIMBAH UDARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) PG. DJOMBANG BARU, JOMBANG