Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan dinamika hukum baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait penyesuaian masa jabatan kepala daerah akibat penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Putusan tersebut pada satu sisi menegaskan larangan perpanjangan masa jabatan kepala daerah di luar ketentuan konstitusional, namun di sisi lain membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme masa transisi melalui rekayasa konstitusional (constitutional engineering). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian masa jabatan kepala daerah serta implikasi yuridis pengisian jabatan kepala daerah selama masa jeda Pilkada Serentak.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta mengkaji implikasi hukum terhadap pengisian jabatan kepala daerah dalam konteks penundaan Pilkada Serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara yuridis normatif.


Deskripsi Lain

Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 has created new legal dynamics in regional governance, particularly regarding adjustments to the terms of office of regional heads due to the postponement of the Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada). While the decision affirms the prohibition on extending the terms of office of regional heads outside of constitutional provisions, it also opens up space for lawmakers to formulate transitional mechanisms through constitutional engineering. This situation raises legal issues regarding the certainty of regional head terms and the legal implications for filling regional head positions during the Simultaneous Pilkada interim period.rnThis study aims to analyze the provisions on regional head terms of office in Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 and examine the legal implications for filling regional head positions in the context of the postponement of the Simultaneous Pilkada. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through normative juridical analysis.

• POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL