ABSTRAKrnKebijakan impor gula merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga gula di dalam negeri. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena dalam praktiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan ini terlihat dalam kebijakan impor gula pada masa Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, khususnya terkait penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dalam pemenuhan stok gula nasional melalui kerja sama dengan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian tindakan Menteri Perdagangan, khususnya dalam penunjukan pelaksana impor dan mekanisme distribusi gula, dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 serta prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Menteri Perdagangan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan impor gula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang mengatur impor gula kristal putih oleh BUMN dengan praktik kerja sama yang melibatkan pihak swasta. Kondisi ini menimbulkan potensi penyimpangan kebijakan (policy error) serta tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.rnKata Kunci: Kebijakan Impor Gula, Hukum Administrasi Negara, AUPB.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe sugar import policy is one of the government's instruments in maintaining the availability of supply and stability of sugar prices domestically. However, in its implementation, this policy has caused controversy because in practice it is not fully in line with the provisions of laws and regulations and the principles of good governance. This problem is seen in the sugar import policy during the Minister of Trade Thomas Trikasih Lembong's term, particularly regarding the assignment to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) to fulfill the national sugar stock through cooperation with private companies. This study aims to analyze the inconsistency of the Minister of Trade's actions, particularly in the appointment of import implementers and sugar distribution mechanisms, with the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 117/M-DAG/PER/12/2015 and the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB). The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that normatively the Minister of Trade has the authority to determine sugar import policies regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. However, in practice, there is a discrepancy between the provisions governing the import of white crystal sugar by state-owned enterprises and the collaborative practices involving the private sector. This situation creates the potential for policy errors and does not fully reflect the application of the principles of legal certainty, accountability, and transparency in governance.rnKeywords: Sugar Import Policy, State Administrative Law, AUPB.rnABSTRACTrnThe sugar import policy is one of the government's instruments in maintaining the availability of supply and stability of sugar prices domestically. However, in its implementation, this policy has caused controversy because in practice it is not fully in line with the provisions of laws and regulations and the principles of good governance. This problem is seen in the sugar import policy during the Minister of Trade Thomas Trikasih Lembong's term, particularly regarding the assignment to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) to fulfill the national sugar stock through cooperation with private companies. This study aims to analyze the inconsistency of the Minister of Trade's actions, particularly in the appointment of import implementers and sugar distribution mechanisms, with the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 117/M-DAG/PER/12/2015 and the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB). The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that normatively the Minister of Trade has the authority to determine sugar import policies regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. However, in practice, there is a discrepancy between the provisions governing the import of white crystal sugar by state-owned enterprises and the collaborative practices involving the private sector. This situation creates the potential for policy errors and does not fully reflect the application of the principles of legal certainty, accountability, and transparency in governance.rnKeywords: Sugar Import Policy, State Administrative Law, AUPB.

• ANALISIS PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 188.45/272/KEP/434.013/2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang)
• IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE DALAM PENGATURAN DESA WISATA BIRA TENGAH KABUPATEN SAMPANG
• KEBIJAKAN IMPOR GULA OLEH MENTERI PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
• KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA