ABSTRAKrnPenegakan hukum lalu lintas memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait profesionalisme aparat kepolisian, khususnya dalam proses penilangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan kebijakan sertifikasi tilang bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai upaya meningkatkan kompetensi, akuntabilitas, dan integritas petugas. Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah dengan mobilitas tinggi menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji penerapan kebijakan ini. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sertifikasi tilang bagi Polantas di Polres Bangkalan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan eksploratoris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Bangkalan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sertifikasi tilang di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi tilang di Polres Bangkalan telah dilaksanakan secara bertahap melalui pelatihan dan uji kompetensi guna meningkatkan profesionalisme Polantas. Sertifikasi ini memberikan dampak positif terhadap kualitas penegakan hukum, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian prosedur penilangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah personel tersertifikasi, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen institusi kepolisian, serta program pelatihan berkelanjutan.rnKata Kunci: Penegakan Hukum, Sertifikasi Tilang, Polisi Lalu Lintas, Polres Bangkalan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnTraffic law enforcement plays a crucial role in ensuring traffic safety, security, order, and smooth flow. However, in practice, issues related to the professionalism of police officers—particularly in the ticketing process—still persist. To address this, a traffic ticket certification policy has been implemented for Traffic Police (Polantas) an effort to enhance officers’ competence, accountability, and integrity. Bangkalan Regency, an area with high mobility, serves a strategic location to examine the implementation of this policy. Based on this, the research question in this study is: How is the traffic ticket certification program implemented for traffic police officers at the Bangkalan Police Station, and what factors support and hinder its implementation? This study employs an empirical legal research method with an exploratory approach. The data used consist of primary data obtained through interviews and observations at the Bangkalan Police Station, well secondary data obtained from a literature review comprising laws and regulations, books, and scientific journals. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which involves systematically describing and interpreting the data to obtain a comprehensive picture of the implementation of traffic ticket certification in the field. The results of the study indicate that the implementation of traffic ticket certification at the Bangkalan Police Station has been carried out in stages through training and competency tests to enhance the professionalism of traffic police officers. This certification has had a positive impact on the quality of law enforcement, particularly in improving accountability and the compliance of traffic citation procedures. However, its implementation still faces challenges such a limited number of certified personnel, suboptimal facilities and infrastructure, and low public legal awareness. Supporting factors include clear regulations, the commitment of the police institution, and ongoing training programs.rnKeywords: Law Enforcement, Traffic Ticket Certification, Traffic Police, Bangkalan Police Station

• Pokok-pokok etika profesi hukum
• Hukum perdata islam di Indonesia
• Hukum waris kodifikasi
• Sosiologi hukum
• Himpunan undang-undang penting untuk aparat penegak hukum