Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Selasa , 22 September 2026
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh 220111100262 pada 2026-07-08 09:07:15 • 72 klik
Upaya hukum pemegang hak atas tanah terhadap kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi
Legal recourse for land rights holders regarding errors in the issuance of land certificates under the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Ngawi Regency Land Office.
disusun oleh RISKA SETIANINGSIH
| Subyek: | Sertifikat tanah |
| Kata Kunci: | Sertifikat tanah PTSL |
[ Anotasi Abstrak ]
ABSTRAKrnProgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untukrnmemberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikat massal. Namun,rndalam pelaksanaannya di Kabupaten Ngawi ditemukan berbagai kesalahanrnpenerbitan sertfikat seperti tumpang tindih dengan sertifikat tahun lama,rnketidaksesuaian data dengan SPPT, kekurangan huruf nama pemilik, kesalahanrnpenunjukan batas, serta tertukarnya bidang tanah karena kesamaan nama. Rumusanrnmasalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana upaya hukum yang dapatrndilakukan oleh pemegang hak atas tanah terhadap kesalahan penerbitan sertifikatrnprogram PTSL di Kabupaten Ngawi? Kedua, bagaimana tanggungjawab KantorrnPertanahan Kabupaten Ngawi atas kesalahan penerbitan sertifikat program PTSL?rnPenelitian ini menggunakan jenis peneitian hukum empiris denganrnpendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan KabupatenrnNgawi dan Desa Sidolaju, Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan melaluirnwawancara langsung dengan Kepala Desa Sidolaju, dan pejabat Kantor PertanahanrnKabupaten Ngawi khususnya seksi penetapan hak dan pendaftaran serta seksirnpengendalian dan penanganan sengketa.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jalur perbaikan yaiturnpertama, perbaikan melalui desa untuk kesalahan yang ditemukan dalam tahun yangrnsama dengan tahun penerbitan. Kedua, perbaikan melalui loket Kantor PertanahanrnKabupaten Ngawi untuk pengaduan setelah tahun penerbitan. Bentukrnpertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi diwujudkan dalam tigarnupaya yaitu pertama, merevisi sertifikat kesalahan administratif. Kedua,rnmenyesuaikan data sertifikat dengan kondisi lapangan melalui pengukuran ulang.rnKetiga, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Persentase kesalahan tercatat sekitarrn2% pertahun.rnKata Kunci: Upaya Hukum, PTSL, Kesalahan Sertifikat, TanggungjawabrnKantor Pertanahan, Kabupaten Ngawi.
Deskripsi Lain
ABSTRACTrnThe Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims tornprovide legal certainty over land rights through mass certification. However, duringrnits implementation in Ngawi Regency, various errors in certificate issuance wererndiscovered, such overlapping certificates with previous years, datarninconsistencies with the SPPT (State Land Registration Service), missing letters inrnowner names, incorrect boundary designations, and mixed-up land parcels due tornsimilar names. The research questions are: first, what legal remedies can landrnrights holders take against errors in the PTSL program certificate issuance inrnNgawi Regency? Second, what is the responsibility of the Ngawi Regency LandrnOffice for errors in the issuance of land title certificates?rnThis study employed empirical legal research with a qualitative approach.rnThe research locations were the Ngawi Regency Land Office and Sidolaju Village,rnNgawi Regency. Data were collected through direct interviews with the SidolajurnVillage Head and officials from the Ngawi Regency Land Office, specifically thosernin the rights determination and registration section, well the dispute controlrnand handling section.rnThe results indicate that there are two remedial pathways: first, correctionsrnthrough the village for errors discovered in the same year the issuance. Second,rncorrections are made through the Ngawi Regency Land Office counter forrncomplaints after the year of issuance. The Ngawi Regency Land Office'srnaccountability is demonstrated through three efforts: first, revising certificates forrnadministrative errors. Second, adjusting certificate data to reflect field conditionsrnthrough re-measurement. Third, facilitating dispute resolution. The recorded errorrnrate is approximately 2% per year.rnKeywords: Legal Action, PTSL, Certificate Error, Land Office Responsibility,rnNgawi Regency.
| Kontributor | : Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. |
| Tanggal tercipta | : 2026-06-25 |
| Jenis(Tipe) | : Text |
| Bentuk(Format) | |
| Bahasa | : Indonesia |
| Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792 |
| No Koleksi | : 220111100262 |
Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)
1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Abstract.pdf - 195 KB
2. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Chapter1.pdf - 288 KB
3. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Chapter2.pdf - 300 KB
4. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Chapter3.pdf - 666 KB
5. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Conclusion.pdf - 168 KB
6. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-References.pdf - 231 KB
7. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Appendices.pdf - 506 KB
8. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-40792-Cover.pdf - 1185 KB
Dokumen sejenis...- PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM DI DAFTARKAN KE KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Kasus Desa buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LAHAN ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA DI DESA KEDUNG WARINGIN, KECAMATAN BOJONG GEDE, KABUPATEN BOGOR
- KEDUDUKAN SERTIFIKAT GANDA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dokumen yang bertautan...Tidak ada !
Kembali ke Daftar 