Hak pensiun merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Namun dalam praktiknya, 17 pensiunan PDAM Pamekasan yang terdaftar sebagai peserta Dapenma Pamsi hanya menerima manfaat pensiun sekitar Rp600.000,00 per bulan, jauh di bawah perhitungan formula Pensiun Normal yang seharusnya berlaku. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: apakah selisih pembayaran tersebut sudah tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pensiunan.rnPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, UU Dana Pensiun, PP Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023, Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2025, serta Peraturan Dana Pensiun Dapenma Pamsi Nomor 842.1/KEP.45-PDAM/2015. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum yang seharusnya berlaku.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa selisih pembayaran tepat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang membebani Dapenma Pamsi dan PDAM Pamekasan secara bersama-sama dan bertanggung renteng, karena kerugian yang dialami para pensiunan bersumber bukan sekadar dari kegagalan memenuhi prestasi yang diperjanjikan, melainkan dari perbuatan melanggar hukum yang berdiri sendiri, yaitu kelalaian Dapenma Pamsi dalam memverifikasi data kepesertaan dan kelalaian PDAM Pamekasan dalam melaporkan data Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) secara akurat. Kualifikasi ini tidak bergantung pada pembuktian hubungan kontraktual langsung maupun ada tidaknya novasi, sehingga menjadi dasar gugatan yang lebih kokoh dibandingkan konstruksi wanprestasi. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup perlindungan preventif berupa kewajiban verifikasi data dan pengawasan aktif OJK, serta perlindungan represif melalui gugatan perdata Nomor 25/Pdt.G/2025/PN.Pmk, tuntutan ganti rugi, sanksi administratif OJK, dan penyelesaian alternatif melalui mediasi atau LAPS.rnKata kunci: Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, PDAM Pamekasan, Dapenma Pamsi.


Deskripsi Lain

The right to pension is a constitutional right guaranteed by Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is regulated through Law Number 40 of 2004 concerning SJSN and Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. However, in practice, 17 Pamekasan PDAM retirees who are registered Dapenma Pamsi participants only receive pension benefits of around IDR 600,000.00 per month, far below the calculation of the Normal Pension formula that should apply. This study examines two problems: whether the difference in payment is properly qualified an Unlawful Act, and what form of legal protection can be provided to retirees. The research uses normative legal methods with a legislative approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Employment Law, the Job Creation Law, the SJSN Law, the Pension Fund Law, Government Regulation Number 45 of 2015, OJK Regulation Number 27 of 2023, Pamekasan Regency Regulation Number 1 of 2025, and Dapenma Pamsi Pension Fund Regulation Number 842.1/KEP.45-PDAM/2015. The analysis is carried out prescriptively to formulate legal arguments that should apply. The results of the study show that the difference in payment is accurately qualified an Unlawful Act (onrechtmatige daad) under Article 1365 of the Civil Code, which jointly and severally binds Dapenma Pamsi and PDAM Pamekasan, because the loss suffered by the retirees stems not merely from a failure to perform an agreed obligation, but from a stand-alone unlawful act, namely Dapenma Pamsi's negligence in verifying participant data and PDAM Pamekasan's negligence in accurately reporting Basic Pension Income (PhDP) data. This qualification does not depend on proving a direct contractual relationship the absence of novation, making it a stronger and more comprehensive basis for the claim than a default (breach of contract) construction. The available legal protections include preventive protection in the form of data verification obligations and active supervision of the OJK, well repressive protection through civil lawsuit Number 25/Pdt.G/2025/PN.Pmk, claims for compensation, administrative sanctions by the OJK, and alternative settlements through mediation LAPS. Keywords: Unlawful Act, Joint and Several Liability, PDAM Pamekasan, Dapenma Pamsi.

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI PDAM PAMEKASAN ATAS SELISIH PEMBAYARAN DANA PENSIUN