Pembangunan jalan merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi bagian dari dokumen kontrak yang memuat biaya, volume pekerjaan, dan spesifikasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan proyek. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian ketebalan aspal pada proyek Jalan RA Kartini Kabupaten Bangkalan, di mana ketebalan yang direncanakan sebesar 4 cm hanya terealisasi sekitar 1,7–3,5 cm. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum RAB serta implikasi hukum administrasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pemeriksaan dokumen dilakukan melalui analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi, pengadaan barang/jasa pemerintah, administrasi pemerintahan, dan jalan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa RAB mempunyai kedudukan hukum sebagai dokumen kontrak yang mengikat para pihak dan menjadi dasar pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan RAB mengakibatkan kontraktor dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban memperbaiki pekerjaan, denda administratif, dan pencantuman dalam daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan juga memiliki pertanggungjawaban jabatan karena tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara cermat sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).


Deskripsi Lain

Road construction is a crucial component of infrastructure development that must be carried out in accordance with statutory regulations. During implementation, the Budget Plan (RAB) serves part of the contract documentation, outlining costs, work volumes, and technical specifications to guide the project's execution. This study addresses the issue of asphalt thickness discrepancies observed in the RA Kartini Road project in Bangkalan Regency, where the planned thickness of 4 cm resulted in an actual thickness of only 1.7–3.5 cm. This situation raises questions regarding the legal status of the Budget Plan and the administrative legal implications for the parties responsible for the project's execution and supervision.rnThis study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Document analysis was conducted on primary legal materials—specifically legislation governing construction services, government procurement of goods and services, government administration, and roads—as well secondary legal materials, such books, scholarly journals, and documents relevant to the research subject. All legal materials were analyzed qualitatively to address the legal issues under examination.rnResearch findings indicate that the Detailed Budget Plan (RAB) holds legal status a contract document binding the parties involved and serves the basis for supervising work execution. Discrepancies between the work performed and the RAB may result in the contractor facing administrative sanctions—such written warnings, the obligation to rectify the work, administrative fines, and blacklisting—in accordance with applicable regulations. Furthermore, the Bangkalan Regency Public Works and Spatial Planning Agency bears official liability for failing to exercise due diligence in its supervisory functions, thereby violating the Principle of Diligence—one of the General Principles of Good Governance (AUPB).