Pantai Sembilan di Desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang dalam pengelolaannya menghadapi sengketa antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak investor. Sengketa tersebut dipicu oleh ketidakjelasan pengelolaan investasi, belum terpenuhinya aspek legalitas perizinan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian implementasi investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan sengketa horizontal dan vertikal yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan pengelolaan investasi pariwisata bahari.rnrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sengketa yang terjadi serta pola penyelesaian sengketa dalam implementasi investasi pariwisata bahari di Desa Bringsang.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan fakta. Data diperoleh melalui wawancara dan Forum Group Discussion (FGD) sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non-random sampling dengan memilih informan yang relevan. Data dianalisis secara sistematis untuk mengkaji keterkaitan antara fakta empiris dan norma hukum dalam praktik investasi pariwisata bahari.rnrnHasil penelitian menunjukkan adanya sengketa vertikal antara masyarakat dengan pemerintah desa, serta sengketa horizontal antar masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan investasi pariwisata bahari. Adapun penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan data, kurangnya keterbukaan informasi, dan belum tercapainya kesepahaman antar pihak.


Deskripsi Lain

Sembilan Beach in Bringsang Village, Giligenting District, Sumenep Regency, is one of the marine tourism destinations that faces disputes in its management involving the village government, local community, and investors. These disputes are triggered by unclear investment management, unfulfilled licensing legality requirements, limited community participation, and inconsistencies between investment implementation and applicable legal provisions. These conditions have resulted in both horizontal and vertical disputes, leading to legal uncertainty and challenges in the management of marine tourism investment. This study aims to analyze the forms of disputes that occur and the patterns of dispute resolution in the implementation of marine tourism investment in Bringsang Village.rnrnThis study employs an empirical legal research method with a fact-based approach. Data were obtained through interviews and Focus Group Discussions (FGDs) primary data, well a literature review secondary data, including legislation, books, and journals. The sampling technique used was non-random sampling by selecting relevant informants. The data were analyzed systematically to examine the relationship between empirical facts and legal norms in the practice of marine tourism investment.rnrnThe results show the existence of vertical disputes between the community and the village government, well horizontal disputes among community members arising from differences in interests in the management of marine tourism investment. Dispute resolution is conducted through non-litigation mechanisms, particularly mediation. However, its implementation has not been optimal due to limited data, lack of transparency and access to information, and the absence of a mutual agreement among the parties.

• Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
• PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA MELALUI PERANG
• PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG DIKUASAI WARGA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan)”
• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF PASAL 44 KHES DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 STUDI KASUS DI KJKS BEN IMAN LAMONGAN