Tembakau Madura merupakan komoditas pertanian yang dibudidayakan secara turun-temurun dan memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan. Karakteristik lingkungan dan kondisi agroklimat Madura mendukung dihasilkannya tembakau berkualitas yang menjadi bahan baku industri hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran tata niaga Tembakau Madura oleh perusahaan rokok serta penegakan hukum administrasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tata niaga Tembakau Madura meliputi masuknya tembakau dari luar Madura, ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif pembelian, serta pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas maksimal 1 kilogram per kemasan dan tidak dilakukan melalui penimbangan secara terbuka. Pelanggaran yang paling dominan ditemukan adalah pengambilan sampel melebihi ketentuan dan terjadi secara berulang. Penegakan hukum administrasi dilakukan melalui pengawasan, koordinasi antarinstansi, pembinaan, dan pemberian teguran. Namun, penerapan sanksi masih relatif ringan sehingga efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dan penerapan sanksi administratif yang tegas dan proporsional guna mewujudkan tata niaga Tembakau Madura yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi petani.


Deskripsi Lain

Madura tobacco is an agricultural commodity that has been cultivatedrnfor generations and holds significant economic value for the people of Madura,rnparticularly in Pamekasan Regency. The environmental characteristics and agroclimatic conditionsrnof Madura support the production of high-quality tobacco, which serves the raw materialrnfor the tobacco industry. This study aims to analyze the forms ofrnviolations of Madura tobacco trade regulations by cigarette companies well the enforcementrnof administrative law by the Industry and Trade Office (Disperindag) andrnthe Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pamekasan Regency. This studyrnemploys an empirical legal research method with a socio-legal approach.rnData were collected through interviews, observations, and documentation, and thenrnanalyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate thatrnviolations of Madura tobacco trade regulations include the importation of tobacco from outsidernMadura, non-compliance with administrative purchasing regulations, andrnthe taking of tobacco samples exceeding the maximum of 1 kilogram perrnpackage and not conducted through open weighing. Thernmost prevalent violation found was the taking of samples exceeding the stipulated limit,rnwhich occurred repeatedly. Administrative law enforcement is carried out throughrnsupervision, interagency coordination, guidance, and the issuance of warnings. However,rnthe sanctions imposed are still relatively lenient, so the effectiveness of law enforcement has not yetrnbeen optimal. Therefore, more consistent oversight andrnthe imposition of firm and proportionate administrative sanctions are needed to establish arnfair and transparent Madura tobacco trade system that providesrnlegal protection for farmers.rnrnTranslated with DeepL.com (free version)

• PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN TATA NIAGA TEMBAKAU MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN