ALIRAN SESAT SERTA PENODAAN AGAMA YANG TERJADI DI DESA KARANG GAYAM, KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG, PADA SAAT INI MERUPAKAN FENOMENA YANG SANGAT MEMPENGARUHI STABILITAS NASIONAL, DI MANA ADANYA SUATU PEMIKIRAN SERTA SUDUT PANDANG YANG BERBEDA ANTARA PENGANUT SYI’AH MENGATASNAMAKAN ISLAM DENGAN SUNNI. BERBEDANYA PENAFSIRAN MENGAKIBATKAN PERPECAHAN ANTARA SUATU WARGA YANG MENGAKIBATKAN KE ANARKISAN WARGA TERHADAP AJARAN SYI’AH TERSEBUT. MAKA UNTUK MEMINIMALISIR SERTA TIMBUL DAN BERKEMBANGNYA ADANYA ALIRAN SESAT DAN PENODAAN TERHADAP AGAMA, MAKA KEJAKSAAN MERUPAKAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DALAM PASAL 30 AYAT (3) HURUF D DAN E UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 MENYELENGGARAKAN SEBAGAI BERIKUT, YANG MANA HURUF D MENYATAKAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA. SERTA HURUF E YANG MANA MENYATAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. SELARAS DENGAN KETENTUAN KETENTUAN PASAL TERSEBUT, MAKA KEJAKSAAN DALAM UPAYA MENEKAN TERJADINYA ALIRAN SESAT DAN PENODAAN AGAMA INI TIDAK TERJADI LAGI MAKA DI BENTUKLAH TIM PAKEM MENURUT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBIK INDONESIA NO. KEP-004/J.A/01/1994. SERTA MENGGUNAKAN METODE YANG DIGUNAKAN OLEH KEJAKSAAN BERKAITAN DENGAN LANGKAH REPRESIF GUNA MENANGKAL TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DENGAN PENERAPAN SUATU ATURAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. SELANJUTNYA YANG KEDUA MENGGUNAKAN METODE PREVENTIF SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN SEBELUM TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA ADANYA PROGRAM JAKSA MASUK DESA, SEBAGAI PENERANGAN DAN PENCEAHAN SUATU ATURAN DAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG AWAM TERHADAP HUKUM, BERKORDINASI DENGAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAHAN UNTUK MENJAGA SERTA MENGAWASI GERAK-GERAIK TIMBULNYA, MUNCULNYA DAN BERKEMBANGNYA ALIRAN SESAT.


Deskripsi Lain

THE FLOW IS LOST, AS WELL AS RELIGIOUS DESECRATION HAPPENED IN THE OMBEN’S VILLAGE SUB-DISTRICT KARANG GAYAM, SAMPANG REGENCY, AT THE MOMENT THIS IS A PHENOMENON THAT IS AFFECTING NATIONAL STABILITY, WHERE THERE WAS A THOUGHT-PROVOKING AS WELL AS DIFFERENT POINTS OF VIEW BETWEEN THE ADHERENTS OF ISLAM ON BEHALF OF SYI’AH WITH THE SUNNIS. DIFFERENT INTERPRETATIONS RESULTED IN A SPLIT BETWEEN THE CITIZENS WHICH RESULTED BECOME ANARCHISTS AGAINST THE TEACHINGS OF THE SYI’AH. THEN TO MINIMIZED THE GROWING PRESENCE AND ARISE AND FLOW IS LOST, AND THE DESECRATION OF RELIGION, THEN THE PROSECUTOR'S OFFICE IS A LAW ENFORCEMENT INSTITUTION IN THE FIELD OF PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY IN ARTICLE 30, PARAGRAPH (3) LETTER D AND E ACT NO. 16 OF 2004 ORGANIZED AS FOLLOWS, WHERE THE LETTER D STATED BELIEF SUPERVISION FLOW THAT COULD ENDANGER THE SOCIETY AND THE STATE. AS WELL AS THE LETTER E, WHICH STATED THE PREVENTION OF MISUSE AND/OR BLASPHEMY. IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE, THE PROSECUTOR'S OFFICE IN AN EFFORT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF FALSE BLASPHEMY AND FLOW DOES NOT OCCUR AGAIN IN THE FORM OF PAKEM TEAM ACCORDING TO DECISION OF THE ATTORNEY GENERAL OF INDONESIA NO. REPUBLIK. KEP-004/J.A/01/1994. AS WELL AS USING THE METHODS EMPLOYED BY THE ATTORNEY GENERAL WITH REGARD TO REPRESSIVE MEASURES IN ORDER TO COUNTERACT THE OCCURRENCE OF A CRIME BY THE APPLICATION OF A RULE THAT APPLIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LEGISLATION. FURTHERMORE THE SECOND USE OF PREVENTIVE METHODS AS A MEANS OF PREVENTION PRIOR TO THE OCCURRENCE OF A CRIME PROSECUTORS PROGRAM ENTERED THE VILLAGE, AS A LIGHTING AND ENLIGHTENMENT RULES AND LAW FOR THE LAY COMMUNITY OF LAW, COORDINATE WITH GOVERNMENT AGENCIES TO MAINTAIN AND KEEP AN EYE ON THE EMERGENCE, BEHAVIORS EMERGENCE AND THE GROWTH OF THE FLOW OF PERVERTED.

• PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN(PASAL 30 AYAT (3) HURUF D, DAN E UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2004)
• TRADISI BARIKAN SEBAGAI MEDIA KOHESIVITAS DALAM KOMUNIKASI PENGANUT AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN SAPTA DHARMA DI DESA WISATA PANCASILA JRAHI KABUPATEN PATI