PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH ( StudyKasus Di PT. WillindoPratama Jakarta Timur ) ABSTRAK Bekerja merupakan cara bagi pekerja/buruh mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mendapat perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan hak waktu kerja bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Apakah tindakan PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang tidak menyediakan tempat untuk beribadah dan membatasi jam istirahat untuk menjalankan Ibadah dapat dibenarkan kemudian upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja/buruh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pelanggaran PT. Willindo Pratama atas hak pekerja/buruh untuk menjalankan ibadah tidak dapat dibenarkan. Karena jam istirahat kerja merupakan hak bagi pekerja/buruh untuk menjalankan Ibadah sesuai dengan agamanya. Hak-hak tersebut telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Upaya hukum yang dilakukan antara pekerja/buruh yang beragama Islam dengan PT. Willindo Pratama yaitu perundingan secara Bipartit, jika secara Bipartit gagal maka penyelesaian bisa dilakukan secara Tripartit. Apabila secara Bipartit atau secara Tripartit tidak membawakan hasil, pekerja/buruh yang beragama Islam dapat menggugat PT. Willindo Pratama ke Pengadilan Hubungan Industrial atau bahkan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar telah melanggar ketentuan Pasal 80 jo Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci : Perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.


Deskripsi Lain

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF EMPLOYEES / WORKERS TO IMPLEMENT WORSHIP (Case Study in PT. Willindo Pratama East Jakarta) ABSTRACT Work is a way for workers/laborers to earn in order to meet the needs of life. Hence it needs the government intervention to obtain legal protection. Law Number 13 Year 2003 concerning Employment has given the right of working time for workers/laborers to carry out worship. The statement of the problems in this research was whether the action of PT. Willindo Pratama East Jakarta who does not provide a place for worship and limit the hours of rest for worship can be justified and remedy of an employee/worker related to workers/laborers rights violations. The method used is empirical research. The study concluded that the violations of PT. Willindo Pratama to the rights of workers/laborers to carry out worship cannot be justified because the off hours are the right of workers/laborers to implement worship in accordance with their religious. These rights have been regulated in Article 29 of the Constitution of 1945 and Article 80 of Law No. 13 of 2003 on Employment and Article 22 of Law No. 32 Year 1999 on Human Rights. The remedy undertaken between workers/laborers who are Muslims with PT. Willindo Pratama is bipartite negotiation, if it fails then the Tripartite can be done. When bipartite or tripartite do not bring results, the workers/laborers who are Muslims can sue PT. Willindo Pratama to the Industrial Relations Court or even report to the police by the reason of the provision violations of Article 80 in conjunction with Article 185 of Law No. 13 of 2003 on Employment. Keywords : legal protection for the rights of workers/laborers to implement worship.

• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PRA PENEMPATAN DI KABUPATEN BANGKALAN
• PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR AKIBAT MELARIKAN DIRI DARI PONDOK PESANTREN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI PANDUAN BAHASA INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS