Serikat pekerja/buruh merupakan salah satu bentuk organisasi para pekerja/buruh yang berfungsi dalam membantu atau sebagai sarana para pekerja dalam menyalurkan aspirasinya serta membantu dalam memperjuangkan hak-hak normatif atas pekerjaannya guna mencapai kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak pengusaha yang tidak menginginkan adanya serikat pekerja terlebih apabila serikat pekerja ini bertindak aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga pengusaha seringkali melakukan beberapa tindakan sewenang-wenang dengan tujuan melemahkan atau meniadakan serikat pekerja dalam perusahaannya salah satunya hal tersebut merupakan tindakan anti serikat pekerja (union busting) yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja yang tepat menurut Undang-Undang serta memaparkan upaya yang dapat dilakukan pekerja/buruh apabila dilarang untuk mendirikan serikat pekerja/buruh. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif (penelitian sebab akibat) melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan tindakan union busting adalah batal demi hukum karena didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijelaskan bahwasanya pekerja berhak untuk membentuk serikat dan pengusaha tidak boleh melarang atau bahkan menghalang-halangi pekerja dalam membentuk serikat dan menjalankan fungsinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan pekerja yakni menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini melalui proses diluar pengadilan dan melalui proses pengadilan di pengadilan hubungan industrial.


Deskripsi Lain

Union of labor is a kind of organization of labors that has function to helps or as the mediator of labor in giving their aspiration also help the labor to get their rights for their life prosperity. However, in the application there are many businessman do not want to the existence of union of labor moreover if the union of labor act actively to get their right according to what they want in order to weakening and lost the existences of union of labor in their company. This action is one of the union busting usually this action will be ended by termination of employment. So this study is conducted of employment based on the statute to describe the effort of labor if they had interdicted to build the union of labor. Research methodology of this study uses normative juridical approach by descriptive specification through statute approach and case approach. The result of this study shows that termination of employment by union busting is invalidating of law because in the statute number of 13 year of 2003 about the labor and statute number of 21 year of 2000 about the union of labor have explain that the labor have right to build the union of labor and the businessman can’t prohibit the labor in building the union of labor as the function. Whenever it happened, so that the effort it can be due by the labor are solve the quarrel in the industrial relationship by out of the trial process and the trial process is conducted in the trial of industrial relationship.

• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIDASARKAN ANTI SERIKAT PEKERJA(UNION BUSTING)(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 371 K/Pdt.Sus/2010)
• IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT .UNICHEM PAMEKASAN
• KEDUDUKAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SEBAGAI PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 014K/PDT.SUS/2010 DAN 488K/PDT.SUS/2012
• PENGARUH PENGALAMAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI