Perlindungan hukum terhadap tenagakerja sangat dibutuhkan karena ketenagakerjaan merupakan salah satufaktor penting dalammenunjang pembangunan dan mempersempit angka pengangguran akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah tergantikan oleh mesin, sehingga banyak perusahaan yang memPHK para pekerjanya yang banyak menimbulkan perselisihan, perselisihan biasanya timbul karena perusahaan yang tidak memenuhi kewajibanya setelah terjadinya PHK seperti uang pesangon, uang pengantian hak atau karena PHK sepihak, Maka dari itu perlu adanya penegasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) terhadap pekerja/buruh yang tidak mendapat haknya setelah terjadinya PHK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empirispenelitian secara langsung tehadap objek penelitian. Berupapendekatankasus yang terjadi di lapangandan di kembangkan secara perspektif hukum atau perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah menjelaskan tentang mekanisme PHK serta hak dan kewajiban pekerja/buruh setelah terjadinya PHK. Oleh karena itu penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagai mana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap kasus pemutusan kerja sepihak pekerja/buruh di PT. Unichem Pamekasan. Serta Bagaimana upaya hukum pekerja/buruh akibat PHK sepihak yang tidak mendapat uang pesangon Kewajiban perusahaan setelah terjadinya PHK ialah membayar uang pesangon terhadap pekerja/buruh yang di PHK. Sedangkan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja/buruh apabila haknya tidak terpenuhi setelah terjadinya PHK maka dapat mengunakan upaya hukum letigasi atau non letigasi Kata Kunci: Pekerja/Buruh.Pemutusan Hubungan Kerja, dan upaya hukum


Deskripsi Lain

Legal protection of the workforce is needed because employment is one satufaktor important dalammenunjang development and narrow the unemployment rate but along with the development of more advanced age the work that was once done by humans now been replaced by machines, so many companies are memPHK employees that generated a lot of disputes , disputes usually arise because the company does not meet its obligations after layoffs such as separation, replacement of rights or for unilateral layoffs, then there is need for confirmation of the implementation of Law No. 13 of 2003 on labor (labor Law) against workers / laborers do not get out right after layoffs. The method used in this research is the research methods directly tehadap empirispenelitian objects. Berupapendekatankasus happened in lapangandan developed in the perspective of law or legislation applicable In Act No. 13 of 2003 on Manpower has explained about the mechanisms of layoffs and the rights and obligations of workers / laborers after layoffs. Therefore, research is done to find out how where the implementation of Law No. 13 of 2003 on Labour in cases of unilateral termination of employment of workers / laborers in PT. Unichem Pamekasan. How well as legal remedies workers / laborers as a result of unilateral layoffs that did not receive severance pay obligation of the company after the layoffs is to pay severance to workers / laborers whose employment is terminated. While legal remedies that can be traveled by workers / laborers when their rights are not met after the layoff, it can use legal remedies letigasi or non letigasi Keywords: Labor / Employment Buruh.Pemutusan, and remedies

• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH (StudyKasus Di PT. WillindoPratama Jakarta Timur)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIDASARKAN ANTI SERIKAT PEKERJA(UNION BUSTING)(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 371 K/Pdt.Sus/2010)
• TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 164 DAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA/BURUH DI PT .UNICHEM PAMEKASAN