Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dari sistem peradilan pidana tersebut. Dalam komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tentu adanya surat untuk diberikan kepada pelapor yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPH2P). Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penulisannya dengan cara didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur upaya hukum terhadap hak pelapor yang tidak mendapatkan SPH2P dari penyidik. Upaya hukum dalam penelitian ini adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau atas kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Dengan adanya upaya hukum bagi pelapor dalam penerimaan SP2HP dari penyidik yang bertujuan untuk memperjelas kasus yang telah dilaporkan pada penyidik. Pentingnya laporan SP2HP disini agar kita sebagai pelapor bisa tahu bahwasanya laporan yang kita adukan kepada penyidik sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Upaya hukum, pelapor dan SP2HP.


Deskripsi Lain

The criminal justice system has three main components, namely law enforcement, courts and correctional services. The main component is meant here is not a component of the studies in the criminal justice system, but the main components of the criminal justice system. In the law enforcement component of any country made up of police, prosecutors, judges, lawyers, and correctional officers. Police as investigators in conducting an investigation of course the letter to be given to the complainant that the notice progress of investigations (SPH2P). Writing of this method normative research which is legal research literature. Writing in a manner based on analysis of legislation that did not set a legal action against the complainant who did not get the right SPH2P of investigators. Legal remedy in this study is an attempt every person or legal entity who feel aggrieved rights or on his behalf to obtain justice and protection or to legal certainty, in the ways specified in the legislation. Its contents show accompanied by a criminal act punishable by the organizers. With the legal remedies for the complainant in the reception SP2HP of investigators, which aims to clarify the cases that have been reported to the investigator. Importance SP2HP report here that we as rapporteurs can not see that we report to the investigator mortar already being implemented properly. Keywords: legal action, the complainant and SP2HP.

• RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PELAPORAN DAN INFORMASI KONDISI JALAN BERBASIS MOBILE ANDROID
• Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik
• Analisis Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak)
• ANALISIS PEMOTONGAN, PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT MARINE SERVICE
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)